OP PRIOK MoU DENGAN PEMPROV DKI TATA KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT PELABUHAN DI WILAYAH JAKARTA - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


OP PRIOK MoU DENGAN PEMPROV DKI TATA KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT PELABUHAN DI WILAYAH JAKARTA

WARTA INDONESIA - JAKARTA 
Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, telah sepakat melakukan penataan kegiatan usaha bongkar muat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kesepakatan ini tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Tanjung Priok dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Kantor OP Utama Tanjung Priok, Capt. Hermanta dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta Rabu (13/11/2019).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha yang hadir menyaksikan penandatanganan mengatakan bahwa penataan usaha bongkar muat pelabuhan di wilayah DKI Jakarta dilakukan untuk mewujudkan tata kelola manajemen pelabuhan Tanjung Priok yang andal. Dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian melalui sektor perhubungan laut sebagai bagian dari logistik nasional.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan hal yang baru dan bisa dikatakan bersejarah. Karena Pelabuhan Tanjung Priok kembali menjadi pelabuhan pertama yang melaksanakan kesepakatan antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Gubernur atau Dinas Perhubungan. 

"Kesepakatan tersebut diharapkan juga dapat menjadi “pilot project" dan menjadi percontohan bagi Pelabuhan lain. Dalam rangka penataan Perusahaan Bongkar Muat yang beroperasi di pelabuhan di wilayah Indonesia," pungkas Arif Toha.

Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Capt.Hermanta mengatakan bahwa kegiatan ini akan menjadi langkah dan bukti komitmen bersama Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintah yang baik, dengan prinsip good governance bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Capt.Hermanta mengungkapkan kedepan Otoritas Pelabuhan Priok dan Dishub DKI akan menyusun mekanisme penataanusaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal  di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

" Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyusun tata cara evaluasi, pembinaan terhadap usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal  di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok yang tidak memenuhi kewajiban dan tangung jawab sesuai ketentuan Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 152  Tahun 2016  tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal dan Peraturan Gubernur Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Penyelengraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal," tuturnya.

Menurut, Capt.Hermanta bahwa Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah melakukan penataan penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat barang dari dan ke  kapal yang meliputi kegiatan evaluasi, pembinaan terhadap perusahaan bongkar muat barang dari dan ke Kapal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Marunda, dan Pelabuhan Muara Angke.

Capt.Hermanta menambahkan kesepakatan bersama tersebut berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

" Sebenarnya kesepakatan ini belum sempurna, untuk itu kami berharap bahwa pembahasan yang terdapat dalam nota kesepakatan bersama. Hal ini, akan ditingkatkan dengan membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi yang terintegrasi antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Perusahaan Bongkar muat.  Sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman di Revolusi Industri 4.0 ini," pungkas Capt. Hermanta. (Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.