KSOP KELAS I PANJANG MEDUKUNG KEGIATAN KOORDINASI, SUPERVISI DAN PENCEGAHAN TIM KPK DI LAMPUNG - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


KSOP KELAS I PANJANG MEDUKUNG KEGIATAN KOORDINASI, SUPERVISI DAN PENCEGAHAN TIM KPK DI LAMPUNG


WARTA INDONESIA - BANDAR LAMPUNG
Kasatgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korwil III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria  Ali telah melakukan rapat supervisi, bersama pejabat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan mitra pemangku kepentingan di Pelabuhan Panjang.


Rapat koordinasi ini dilaksanakan di Kantor Kesyahbandaran  dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang - Bandar Lampung, Kamis (8/8/2019). 

Hal mendasar pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah untuk menyepakati persepsi sebagai dasar pencegahan korupsi terkait tata kelola pelabuhan.

Dian Patria Ali  pada kesempatan itu mengatakan pihaknya (KPK) mendorong kepatuhan pelaku usaha, dan fungsi koordinasi lintas pemangku kepentingan di Pelabuhan Panjang. KPK juga butuh baseline data, untuk mendukung kerja-kerja pencegahan. 

Menurut Dian Patria Ali, jika tidak dapat dilakukan penyelesaian di daerah, maka KPK akan membawanya ke tingkat Kementerian/Lembaga pusat.

“Potensi sumber daya kemaritiman kita sangat besar. Namun, KPK juga menemukan bahwa potensi konflik kepentingan dan perilaku menyimpang di lapangan masih banyak terjadi,” ujar Dian Patria Ali.

Dijelaskannya, bahwa sektor maritim merupakan salah satu fokus sektor yang tertuang dalam renstra KPK 2015–2019. Sebagai salah satu kekayaan negara, seharusnya laut memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. KPK masih menemukan bahwa Kontribusi penerimaan pajak sektor kelautan masih sangat kecil.

“Dari total nilai produksi perikanan laut, penerimaan negara bukan pajak sektor perikanan laut, selama 5 tahun periode 2008–2013 kurang dari 0,3%,” tambahnya,

Saat ini, KPK terus mendorong perbaikan dalam sektor kemaritiman ini. KPK pernah melakukan kajian tentang Sistem Ruang laut, dan Sumber Daya Kelautan Indonesia pada 2014. Salah satunya ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di setiap provinsi.

Lebih jauh  Dian Patria Ali menjelaskan pelabuhan merupakan salah satu fokus tematik, pendampingan koordinasi supervisi Pencegahan oleh KPK di Provinsi Lampung. Pendekatan GNMK Maritim dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu tactical action yang merupakan pendekatan jangka pendek.

Dengan membangun sistem data dan Informasi terintegrasi; strategic action sebagai pendekatan jangka menengah dilakukan untuk menutup titik rawan korupsi, dan menyelamatkan kekayaan negara; dan jangka panjang dengan melakukan systematical actionuntuk mengawal pelaksanaan kebijakan mewujudkan kedaulatan pengelolaan Sumber Daya Alam.

Sementara itu, Andi Hartono selaku KSOP Kelas I Panjang - Bandar Lampung mengatakan kepada WARTA INDONESIA, Sabtu (10/8/2019) bahwa pihaknya bersama Instansi Maritim Pelabuhan Panjang sangat mendukung kegiatan koordinasi supervisi oleh Tim KPK

Menurut Andi Hartono, kegiatan tersebut, tentu mempunyai tujuan yang sangat baik dan positif. Terutama dari segi tata kelola pemerintahan dan pengusahaan. Semua harus dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

"Saya sebagai Kepala KSOP Kelas I Panjang juga siap dan terbuka terhadap semua kritik maupun saran. Yang tentunya bertujuan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik kedepan," jelas Andi.

Andi Hartono menjelaskan Kegiatan kick off meeting koordinasi dan supervisi Pelabuhan oleh tim KPK dari Kedeputian Bidang Pencegahan dilaksanakan di Kantor KSOP Kelas I Panjang. Dengan peserta instansi vertikal di Pelabuhan Panjang  antara lain : Bea Cukai, kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina Ikan, Balai Karantina Pertamina, Kantor Imigrasi 

Sedangkan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yakni  PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang, Pengelola Tersus dan TUKS antara lain : PLTU Tarahan, semen Padang Holcim Tarahan, Indocement Tarahan  dan stakeholder  yaitu DPW APBMI Lampung, DPC INSA Lampung.

Ditambahkannya, koordinasi, supervisi dan monitoring Tim Pencegahan KPK yang dipimpin oleh Bapak Dian Patria Ali di Provinsi Lampung terkait dengan pemetaan titik - titik rawan korupsi, perijinan, kepatuhan pelaku usaha dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Dalam pertemuan tersebut disepakati dalam waktu 1 bulan, KSOP Kelas I Lampung dan stakeholder Pelabuhan Panjang, akan menyampaikan data pelaku usaha di pelabuhan dan kepatuhannya, serta data permasalahan lintas Kementerian, Lembaga, Instansi. Untuk menjadi bahan kegiatan koordinasi supervisi sektor pelabuhan oleh KPK.(Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.