KORPOLAIRUD KERJASAMA DENGAN PSDKP JAKARTA DAN BKIPM TANJUNG PRIOK UNGKAP PENYELUDUPAN KEPETING BERTELUR SEBANYAK 645 BOKS - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


KORPOLAIRUD KERJASAMA DENGAN PSDKP JAKARTA DAN BKIPM TANJUNG PRIOK UNGKAP PENYELUDUPAN KEPETING BERTELUR SEBANYAK 645 BOKS



WARTA INDONESIA - JAKARTA

Korps Polisi Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri bekerjasama dengan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Tanjung Priok. Berhasil mengungkap penyelundupan kepiting bertelur sebanyak 645 boks senilai  Rp.4,5  miliar. 

Kepiting tersebut dalam kondisi beku (frozen) dari Kalimantan Timur menuju Jakarta melalui jalur petikemas yang diduga akan diekspor ke Taiwan Hongkong.

Korpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara didampingi Dirpolair Korpolairud, Brigjen Pol Lotharia Latif kepada awak media,di Mako Korpolairud Baharkam Polri Tanjung Priok - Jakarta,Rabu (24/7/2019) menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan informasi Subdit Intelair kepada KP. Ibis-6001 Tugas Kendali Pusat Wilayah Polda Kalimantan Timur.

Pada tanggal 15 Juli 2019, Jam 19.00 WITA, informasi tersebut ditindaklanjuti. Dengan melakukan penangkapan terhadap penyelundupan kepiting bertelur  sebanyak 24 box dengan berat kurang lebih 700 kg. Yang dikirim dari wilayah Manggar Balikpapan menggunakan mobil pickup dengan tujuan Tanjung Selor.

" Rencana, kepiting bertelur sebanyak itu akan dikirim ke Malaysia. Kemudian petugas dilapangan melakukan pengembangan kasus tersebut. Petugas mendapat informasi bahwa akan ada lagi pengiriman kepiting bertelur dalam kondisi beku akan dikirim ke Taiwan melalui Pelabuhan Tanjung Priok,” terang Irjen Zulkarnain,

Menurut Irjen Zulkarnaen sebagai tindak lanjut dari informasi tersebut, Tim Subdit Gakkum dan Subdit Intelair beserta unsur terkait melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kontainer dengan nomor SZLU 2023440 di atas kapal Tanto Alam. Yang diduga mengangkut kepiting bertelur untuk diekspor ke Taiwan.

" Namun setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan oleh petugas, ternyata ditemukan bahwa di dalam kontainer tersebut berisi kepiting bertelur sebanyak 645 boks. Dari pengungkapan barang bukti tersebut berhasil diamankan sebanyak 1 unit kontainer berisi sebanyak 645 boks kepiting bertelur  senilai Rp4.5 miliar," imbuhnya.

Untuk saat ini, sambung Zulkarnain, baru beberapa orang yang sedang kami periksa diantaranya supir dan petugas dari perusahaan yang mengurus administrasinya. Kedua orang tersebut berinisial M dan A. Kasus ini masih terus dilakukan pengembangan untuk menetapkan tersangka..

Sementara, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ( PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Agus Suherman  didampingi Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta, Ipunk Nugroho Saksono mengatakan bahwa pihaknya sangat menyayangkan masih ada saja yang berani melakukan penyelundupan seperti ini. 

Pada hal, sudah dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, pengumpul dan pengusaha tentang pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“Bisa kita bayangkan berapa banyak hasil telur ini, bisa anak cucu kita nanti tidak bisa makan kepiting lagi," ungkapnya.

Pada hal, arahan Ibu Menteri, katanya yang harus ditangkap juga adalah pelaku intelektualnya. Bukan hanya pelaku lapangan atau pelaku fisik. 

" Hal itu agar dapat menimbulkan efek jera yang maksimal, oleh sebab itu kami bekerjasama dengan Polri dan instansi lainnya untuk melakukan pengungkapan ini,” tandasnya.

Kepala BKIPM Tanjung Priok, Nandang Koswara juga menjelaskan, kepiting bertelur yang ditangkap tersebut adalah jenis kepiting bakau. Kalimantan Timur merupakan wilayah sentral kepiting bakau.

“ Kepeting tersebut biasanya didistribusikan untuk bahan makanan di restoran disana (Taiwan). Harganya ditaksir mencapai 1 juta rupiah per kilogram.  Kepiting bertelur ini sangat diminati karena kandungan nutrisi dan proteinnya cukup tinggi,” ungkapnya.

Adapun sangkaan pasal terhadap tersangka yaitu Pasal 88 Jo Pasal 16 UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas  UU No 31/2004 tentang Perikanan dan atau Pasal 31 Ayat (1) UU No 16/1992 tentang Karantina, Hewan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
Dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1,5 miliar.

Tindak pidana penyelundupan baik secara fisik maupun administratif, merupakan masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara.

Mengingat hasil produksi dalam negeri dan ekspor yang terus menurun setiap tahunnya. Penurunan produksi tersebut diduga karena kepiting dan lobster yang seharusnya berkembang biak, justeru dijual dan dikonsumsi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri No 56/2016 tentang larangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah Republik Indonesia.

Dalam Pasal 7 Jo Pasal 3 Permen No 56/2016, menyebutkan pelarangan penangkapan lobster dengan ukuran karapas (cangkang) di bawah 8 cm dan kepiting dengan ukuran karapas (cangkang) di bawah 15 cm serta rajungan dengan ukuran karapas di bawah 10 cm.

Barang bukti saat ini telah diamankan di Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta. Selanjutnya akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polair serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Pangkalan PSDKP Jakarta. (Oddie/WI).


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.