KEMENHUB CQ DITJEN HUBLA GELAR PATROLI INSAN MARITIM TERPADU DI SUNGAI MUSI PALEMBANG

WARTA INDONESIA - PALEMBANG 

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran merupakan salah satu unsur Keselamatan pelayaran harus dijaga keandalan dan keberadaannya sehingga dapat terus mendukung keselamatan pelayaran.

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi kelas I Palembang menggelar kegiatan Patroli Insan Maritim Terpadu dan sosialisasi keselamatan berlayar di perairan sungai Musi, Palembang - Sumatera Selatan, Selasa (30/7/2019).

Patroli laut tersebut dilakukan bersama-sama untuk dapat memahami dan menjaga Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di perairan sungai Musi. 

" Patroli melibatkan beberapa instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sumatra Selatan, Dirpolair Polda Sumsel, pangkalan TNI AL Palembang, Basarnas prov Sumsel, BPTD prov. Sumsel Babel, Bea Cukai Palembang, Kantor Kesehatan Palembang, Kantor Karantina Ikan Palembang, Jasa Raharja Palembang dan rekan media serta perwakilan para nelayan," ujar Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Adi Karsyaf kepada awak media melalui siaran persnya diterima WARTA INDONESIA, Rabu (31/7/2019).

   

Menurut Adi Karsyaf bahwa Luas wilayah yang di kelola Distrik navigasi kelas I Palembang terbilang cukup luas, mencakup wilayah perairan Palembang, Jambi dan Bangka Belitung. Dan  hal ini adalah kewajiban dari distrik navigasi kelas I Palembang untuk menyediakan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).

Patroli gengan menggunakan Kapal Negara KN. Kalian milik Distrik Navigasi Palembang, dilakukan di perairan sungai Musi. Untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan bentuk, letak dan fungsi dari SBNP yang tersebar di perairan sungai Musi.

 "Dengan dilaksanakannya patroli ini, kami berharap agar sosialisasi ini pun dapat disebarkan dan menjadi perhatian bagi pengguna pelayaran maupun instansi instansi yang berkaitan dengan pelayaran. Untuk dapat menjaga keberadaan SBNP atau melaporkan secepatnya jika mengetahui ada SBNP yang rusak maupun hilang," ungkapnya.

Menurut Adi, bahwa patroli terpadu ini adalah yang pertama kali dilaksanakan dan berdasarkan keputusan Menteri perhubungan KP. 482 tahun 2016 tentang penetapan alur pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya. Dimana pengawasan terhadap penyelenggaraan alur pelayaran pelabuhan Palembang dilaksanakan oleh Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

Ditambahkannya, terobosan terbaru yang melibatkan tugas dan fungsi instansi terkait yang juga memiliki kewenangan disepanjang alur pelayaran sungai Musi serta masyarakat kapal-kapal tradisional dalam patroli terpadu ini 

" Diharapkan dapat menekan angka kecelakaan di wilayah pelayaran ini,  mengingat padatnya lalu lintas kapal di alur pelayaran sungai Musi," pungkas Adi. (Oddie/WI).