KAPOLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK AKBP REYNOLD EP HUTAGALUNG RAIH GELAR DOKTOR (S3) DENGAN PENELITIAN SEBUAH INTRODUKSI KONSEP PEMOLISIAN INKLUSIF - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


KAPOLRES PELABUHAN TANJUNG PRIOK AKBP REYNOLD EP HUTAGALUNG RAIH GELAR DOKTOR (S3) DENGAN PENELITIAN SEBUAH INTRODUKSI KONSEP PEMOLISIAN INKLUSIF


WARTA INDONESIA - INDONESIA

Dalam Era globalisasi kecanggihan Teknologi  setiap negara didunia, sangat dibutuhkan  Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan profesional sesuai dengan displin ilmu akademisinya.


Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini telah mencanangkan dengan program utama masa pemeritahannya kedepan. Untuk membangun SDM yang profesional dalam mengelola dan memimpin institusi terkait di negeri ini.

Tentunya untuk mendukung program pemerintah tersebut.  Dibutuhkan upaya seluruh institusi pemerintah maupun swasta, agar meningkatkan dan mengembangkan keahlian SDM nya. Untuk mendorong SDM dalam mengenyam pendidikan sesuai dengan pekerjaan atau profesi. Karena dalam menuntut ilmu tidak mengenal usia tua dan muda yang penting, masih memiliki kemauan.

Hal ini, dibuktikan institusi Polri melalui Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Reynold EP Hutagalung saat ini menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan kepiaweannya menuntut ilmu telah berhasil meraih promosi gelar Doktor (S3), AKBP DR. Reynold EP Hutagalung dengan Predikat kelulusan Cum Laude, di  Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jln.Tirtayasa Raya No.6, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.

Dalam acara promosi tersebut AKBP Reynold EP Hutagalung memaparkan hasil penelitian disertasi yang berjudul “PERBUDAKAN MODERN ANAK BUAH KAPAL IKAN (ABKI) ASAL INDONESIA: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian”.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut hukum internasional adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan _the most serious of crime_ atau kejahatan yang sangat serius atau juga dikenal dengan sebutan _extraordinary crime_ atau kejahatan luar biasa.

AKBP Reynold EP Hutagalung pada kesempatan itu, saat memaparkan disertasi nya memfokuskan pada perdagangan orang untuk tujuan kerja paksa khususnya yang melibatkan para anak buah kapal ikan (ABKI) asal Indonesia. Yang diperdagangkan ke atas kapal penangkap ikan asing yang beroperasi di laut internasional. 

Menurut pendapat  AKBP Reynold EP Hutagalung, sayangnya didalam UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), TPPO terhadap ABKI ini belum diatur secara eksplisit.

Dijelaskannya, penelitian disertasi ini berhasil mewawancarai 41 informan yang terdiri dari korban, penyidik, jaksa yang menangani kasus ini, serikat pekerja dan organisasi non-pemerintah, serta lembaga dan kementerian terkait yang relevan. Dengan teknik kombinasi antara _purposive sampling_ dan _snowball sampling_.

Untuk menangani persoalan TPPO terhadap ABKI, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya walaupun upaya ini belum bisa dikatakan efektif untuk mengatasi masalah. 

Lebih jauh, AKBP Reynold EP Hutagalung mengatakan beberapa diantaranya adalah merativikasi Konvensi Internasional yang terkait seperti Konvensi Ketenagakerjaan Maritim melalui UU No. 15 tahun 2016, Merumuskan dan menetapkan Undang-Undang dan aturan terkait seperti UU. No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, Pemberlakuan Peraturan Kepala BNP2TKI No. Per.03 tahun 2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing dan Permen KP 42/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut.

" Dalam konteks pemolisian, untuk penanganan yang lebih baik terhadap kasus TPPO ABKI atau kasus lain dimana korban pelapor berada dalam kondisi tereksklusi atau termarjinalisasi, maka desertasi ini menawarkan solusi yaitu penerapan Pemolisian Inklusif," tuturnya.

AKBP Reynold EP Hutagalung menambahkan bahwa pemolisian Inklusif adalah suatu sistem pelayanan kepolisian yang didesain secara khusus untuk dapat memenuhi hak kalangan tertentu yang terpinggirkan dan atau belum terakomodir dalam definisi legal formal, dalam hal ini korban TPPO ABKI, agar dapat berpartisipasi secara wajar dalam proses penegakan hukum untuk memperoleh rasa keadilan.  

Disertasi ini, katanya diharapkan dapat memberikan setidaknya dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian fenomenologi khususnya yang menggunakan konsepsi konstruksi sosial. 

" Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan nasional yang telah ada dan meningkatkan praktek penanganan TPPO ABKI. Yang dilakukan oleh kepolisian dimasa mendatang," pungkas AKBP Reynold EP Hutagalung. (Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.