DUKUNGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN SAMUDERA KIJING KALBAR TERUS MENGALIR - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


DUKUNGAN PEMBANGUNAN PELABUHAN SAMUDERA KIJING KALBAR TERUS MENGALIR

WARTA INDONESIA - PONTIANAK
Konsep awal pelabuhan Kijing - Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, adalah pelabuhan yang melayani terminal curah. Namun saat ini, setelah dimulai pembangunannya saat ini progress pengerjaannya sudah berjalan  20% oleh kontraktor PT Wijaya Karya (Persero). Ternyata pelabuhan Kijing sesuai fakta dilapangan konsepnya berubah menjadi pelabuhanTerminal Petikemas.

Dukungan Pembangunan pelabuhan samudera Kijing terus mengalir selain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Perhubungan Laut. Termasuk DPC INSA Pontianak ikut mendukung agar pelabuhan Kijing menjadi pintu gerbang perekonomian Kalimantan Barat.

Hal ini, disampaikan Ketua DPC  Indonesia National Shiowners Association (INSA) Pontianak - Rosidi didampingi Wakil sekretaris 
Mochamad Nur Hadi dan Bendara
Mulyadi, kepada awak media di Pontianak, Rabu (31/7/2019).

" DPC INSA Pontianak mengapresiasi Pemerintah, tentunya dengan harapan akan terciptanya regulasi terhadap pengoperasian pelabuhan Kijing yang direncanakan Agustus tahun 2020. Pemerintah dalam hal ini menghadirkan regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan bersama," jelas Rosidi.

Rosidi mengatakan pihak pelayaran khusus untuk kapal petikemas, saat pelabuhan Kijing beroperasi tentu akan mengalami masa transisi. Karena kapal - kapal petikemas tidak akan langsung pindah dari pelabuhan Dwikora Pontianak ke Pelabuhan Kijing. Untuk itu para stakeholder butuh regulasi dari Pemerintah melalui Kemenhub cq Ditjen Hubla.

Dalam hal ini katanya sambil menunggu regulasi dari  Pemerintah, pihaknya juga perlu adanya kepastian terkait dengan sarana prasarana pendukung pelabuhan Kijing seperti gudang dan depo kontainer sudah disiapkan.

" Ketika pelabuhan tersebut akan direncanakan soft Launching tahun 2020. Satu hal yang sangat penting, kami ingatkan ketika sudah beroperasi bahwa pengelolaan pelabuhan tidak boleh diserahkan kepada pihak asing," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris DPC INSA Pontianak Mochamad Nur Hadi menyebutkan setelah mendapat informasi dari Pemprov Kalimantan Barat, terkait pembangunan infrastruktur atau akses jalan tol dari kota Pontianak ke pelabuhan Kijing - Mampawah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan MoU dengan investor perbankan May Bank dari Malaysia.

Dikatakannya, pembangunan jalan tol tersebut, dalam waktu dekat (8 Agustus 2019) pihak investor (May Bank) akan melakukan pemaparan kepada Pemprov Kalimantan Barat. " Rencananya saat itu juga akan dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan jalan tol tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Nur Hadi menyampaikan pihak juga mendapat informasi, terkait pembangunan tol di Pontianak - sepanjang 144 km dan pembangunan tersebut dipecah tiga bagian antara lain pertama Pontianak - Singkawang, kedua Singkawang - Sambas dan yang ketiga Mampawah - Montrado.

Untuk pembiayaan pembangunan jalan tol Pontianak - Singkawang nilai proyeknya mencapai Rp.14,-  triliun dengan panjang 120 km dan dua jalur.

Ditambahkannya, kalau nanti pelabuhan Kijing sudah operasional, sementara pelabuhan Dwikora Pontianak terus melayani bongkar muat kontainer. Secara alami para pengguna jasa pelabuhan akan bergeser ke pelabuhan Kijing. 

" Yang menjadi pertanyaannya kedepan, DUKS yang ada di pelabuhan Pontianak, siapa yang mengurus dan melakukan pemeliharaan atau pengerukan alur pelayaran, hal ini perlu regulasi dari Pemerintah," pungkas Nur Hadi.

Sementara itu, Kepala Kantor KSOP Pelabuhan Kelas II Pontianak melalui Kasie Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Hardi mengatakan bahwa KSOP Pontianak mendukung penuh pembangunan pelabuhan Kijing - Mampawah. Karena KSOP Pontianak sebagai regulator sifat nya hanya mengawasi pekerjaan pelabuhan tersebut dari sisi perairan.

" Karena pelabuhan Kijing masih wilayah DLKR dari KSOP pelabuhan Pontianak. Selama ini, di pelabuhan Pontianak khususnya sudah terjalin sinergi antara instansi terkait dan stakeholder pelabuhan," ujar Hardi.(oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.