DITJEN HUBLA SOSIALISASIKAN PEMBERLAKUAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS DI PELABUHAN BELAWAN MEDAN - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


DITJEN HUBLA SOSIALISASIKAN PEMBERLAKUAN SISTEM IDENTIFIKASI OTOMATIS DI PELABUHAN BELAWAN MEDAN


WARTA IMDONESIA - MEDAN 
Dalam rangka optimalisasi fungsi layanan Telekomunikasi Pelayaran Ditjen Perhubungan Laut terkait pemberian informasi kenavigasian guna menunjang keselamatan pelayaran.


Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas I Belawan selenggarakan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (Automatic Identification System/AIS) terhadap kapal yang belayar di wilayah Perairan Indonesia di Terminal Penumpang Bandar Deli, Belawan, Rabu (24/7/2019).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 7 Tahun 2019  mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) terhadap Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia. Pengawasan pengaktifan AIS dalam kapal akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 20 Agustus 2019.

"Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut, maka seluruh kapal berbendera Indonesia serta Kapal Asing yang berlayar di Perairan Indonesia wajib untuk memasang dan mengaktifkan AIS serta berkewajiban memberikan informasi yang benar," kata Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan  Abdul Aziz kepada awak media di Medan, Kamis (25/7/2019).

Abdul Aziz menjelaskan bahwa tipe AIS sendiri terdiri dari dua kelas, yakni AIS Kelas A dan AIS Kelas B. AIS Kelas A, wajib dipasang dan diaktifkan pada Kapal Berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Konvensi Safety of Life at Sea (SOLAS) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

Sedangkan AIS Kelas B juga wajib dipasang dan diaktifkan pada kapal-kapal berbendera Indonesia. Dengan ketentuan antara lain Kapal Penumpang dan Kapal Barang Non Konvensi dengan ukuran paling rendah GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) yang berlayar di wilayah Perairan Indonesia.

Kapal yang berlayar antar lintas negara atau yang melakukan barter-trade atau kegiatan lain. Yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan Kapal Penangkap Ikan berukuran dengan ukuran paling rendah GT 60 (enam puluh Gross Tonnage).

Menurut Abdul Aziz bahwa seorang Nakhoda, wajib mengaktifkan dan memberikan informasi yang benar pada AIS, misalnya Informasi terkait data statik dan data dinamik kapal untuk AIS Kelas A. 

Sedangkan untuk AIS Kelas B, informasi yang wajib diberikan terdiri dari nama dan jenis kapal, kebangsaan kapal, MMSI, titik koordinat kapal, dan kecepatan serta haluan kapal.

"Pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi Peraturan Menteri ini akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Shore Base Station. Dalam hal ini adalah Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Stasiun Vessel Traffic Services (VTS) milik Distrik Navigasi Kelas I Belawan," terang Abdul Aziz.

Ditambahkannya bahwa pengawasan dan pemantauan akan dilakukan secara langsung (terrestrial) maupun melalui satellite guna meningkatkan keselamatan, keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.

Sosialisasi dilaksanakan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan di Terminal Penumpang Bandar Deli-Belawan. Dengan mengundang seluruh UPT Ditjen Hubla yang berada dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Belawan seperti Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, KSOP Kuala Tanjung, KSOP Pangkalan Susu, KSOP Lhokseumawe, KSOP Kuala Langsa, KSOP Tanjung Balai Asahan, UPP Tanjung Beringin, UPP Leidong dan Tanjung Sarang Elang, Instansi vertikal di wilayah kerja pelabuhan, PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan, INSA dan Perusahaan Pelayaran.

Kegiatan sosialisasi dibuka Abdul Azis selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan. Pada kesempatan itu menyampaikan pengarahan umum Sugeng Wibowo selaku Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan.

Pada sesi pemaparan sosialisasi dimoderator Iksan Nurwandi Saragih dengan pemapar tentang materi PM 7 tahun 2019 oleh Aprianus Hangki dari Distrik Navigasi Kelas I Belawan. Sedangkan materi tugas dan fungsi Syahbandar oleh Capt. Benyamin Ricchi A. Sijabat dari Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan.

Kegiatan sosialiasi tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat dan  bagian dari pencanangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Distrik Navigasi Kelas I Belawan yang menjadi salah satu nominasi dari Kementerian Perhubungan.(Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.