PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN DITJEN HUBLA HARUS EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN DITJEN HUBLA HARUS EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

WARTA INDONESIA -JAKARTA 
Pemerintah terus memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk yang dilakukan Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla).

"Saat ini seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla, sudah dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan penerapan sistem teknologi informasi untuk mempercepat waktu pelayanan," ujar Dirjen Perhubungan Laut R.Agus H.Purnomo kepada awak media di Jakarta,Senin (6/5/2019) 

Menurut Dirjen Agus, salah satu optimalisasi pelayanan yang tengah dilakukan adalah melalui pemanfaatan Online Single Submission (OSS), yang berada di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dirjen Agus mengatakan, pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla harus diinformasikan secara transparan terkait persyaratan, pembiayaan dan waktu penyelesaian pelayanan publik.

Dirjen Agus menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Ditjen Hubla tidak dikenakan biaya apapun. Kecuali pungutan atau biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

"Semua perizinan dan pelayan publik di lingkungan Ditjen Hubla hanya dikenai biaya sesuai dengan tarif PNBP. Yang ditetapkan dalam Paraturan Pemerintah, di luar itu tidak ada biaya tambahan lain," tegas Dirjen Agus.

Pihaknya secara tegas melarang para petugas yang memberikan pelayanan publik dan perizinan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Dirjen Agus juga mengimbau dengan tegas agar para pengguna jasa, stakeholder dan juga masyarakat. Untuk turut mendukung upaya pencegahan korupsi dan gratifikasi yang sedang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut. Dengan cara tidak memberikan imbalan atau menawari sesuatu atas penyelesaian, suatu pekerjaan yang terkait pelayanan publik dan perizinan.

Lebih lanjut Dirjen Agus menegaskan, jika terbukti ada petugas yang menerima hadiah atau pemberian. Maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi lebih lanjut terkait pelayanan publik dan perizinan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Jika menemukan oknum yang meminta atau menerima hadiah maupun pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan pelayanan publik dan perizinan yang menjadi kewenangannya, silakan laporkan ke Nomor Telepon/Fax (021) 3506669, 081299098474/ (021) 3857085.

"Saya juga minta agar setiap Kepala Kantor UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat memantau upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, KKN dan gratifikasi para pegawainya," pungkas Dirjen Agus. (Oddie/WI).


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.