MENPAN RT, MENHUB KETUA KPK RESMIKAN DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM KAWASAN BANDAR UDARA DAN PELABUHAN LAUT TAHUN 2019 - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


MENPAN RT, MENHUB KETUA KPK RESMIKAN DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM KAWASAN BANDAR UDARA DAN PELABUHAN LAUT TAHUN 2019



 WARTA INDONESIA - JAKARTA

Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia. Deklarasi acara strategis ini  merupakan bentuk komitmen terbuka bersama dalam membangun Zona Integritas. Masyarakat akan mengetahui komitmen instansi pemerintah dan akan ikut memantau Pembangunan Zona Integritas yang sedang dilaksanakan bersama.




Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, serta bersih dari praktek KKN. 


Demikian disampaikan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia Syafruddin dalam sambutannya, pada acara Deklarasi Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Republik Indonesia, dilaksanakan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Kamis (2/5/2019).


Syafruddin mengatakan ada tiga sasaran hasil utama reformasi  birokrasi  yaitu (1) terwujudnya birokrasi bersih dari KKN dan akuntabel, (2) birokrasi yang efektif dan efisien, (3) serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sebagaimana arah Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025. Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, rencana pembangunan jangka menengah nasional, serta program nawacita pemerintah.




"Untuk mengakselerasi sasaran tersebut, langkah pentingnya adalah dengan membangun pilot project percontohan Reformasi Birokrasi berupa Zona Integritas yang menjadi role model bagi unit kerja di semua sudut pelayanan pemerintah dan ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," katanya.

Lebih lanjut Syafruddin menjelaskan pembangunan Zona Integritas difokuskan membangun tiga budaya organisasi yakni budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani. Seiring dengan pembangunan Zona Integritas, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Keputusan Bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi tentang Aksi Pencegahan Korupsi. Fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi. 


"Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi adalah tentang Pembangunan Zona Integritas pada Kawasan Strategis, yaitu kawasan Bandar Udara dan Pelabuhan Laut Republik Indonesia," ucapnya.



Menurut Syafruddin, tujuan pembangunan zona integritas pada kawasan strategis ini adalah agar dampak pembangunan zona integritas langsung dirasakan masyarakat yang menggunakan jasa kawasan terpadu. Meningkatkan check and crosscheck serta learning process antar unit kerja di kawasan sehingga setiap unit dapat saling bekerjasama dalam menuju perbaikan.


Syafruddin juga menjelaskan tentang pembangun unit kerja pelayanan berpredikat WBK/WBBM tentunya tidak mudah, karena pimpinan unit kerja pelayanan beserta jajarannya dipastikan harus sudah melakukan berbagai perbaikan internal  organisasi secara  nyata, sistematis, dan berkelanjutan.


Perbaikan dilakukan  terhadap 7 (tujuh) hal  antara lain mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pimpinan dan pegawai menjadi lebih baik yaitu memiliki budaya kerja yang bersih dan melayani. 


Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen internal organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan transparansi informasi kepada publik.


Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, efektivitas implementasi manajemen SDM, penegakan disiplin, serta profesionalisme SDM.

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi dan individu pimpinan dan pegawai.


Meningkatkan efektivitas pengawasan internal  dengan penerapan berbagai sistem dan kebijakan pengawasan yang mampu meningkatkan kepatuhan dan efektivitas  terhadap pengelolaan keuangan negara serta menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau), 


Meningkatkan standardisasi pelayanan menjadi berstandar nasional/internasional dan membangun survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Membangun keterpaduan/sistem pelayanan publik yang terintegrasi di dalam kawasan bandar udara dan pelabuhan laut dengan mengacu pada proses bisnis kawasan bandar udara dan pelabuhan laut sehingga memiliki dampak positif terhadap aktivitas perekonomian negara dan masyarakat.


" Selain  ke 7 (tujuh) hal perbaikan internal yang sudah dilakukan tersebut, unit kerja pelayanan WBK/WBBM harus didukung dengan hasil survei eksternal yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Kepada masyarakat yang dilayani terhadap persepsi korupsi dan persepsi kualitas pelayanan yang menyatakan nilai indeks yang tinggi dan indeks kualitas pelayanan publik baik.Sehingga program reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.


Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo, mengatakan bahwa kehadiran KPK dalam kegiatan ini karena KPK adalah sebagai fungsi pencegahan. 

" Oleh sebab itu, kita  berharap deklarasi ini menjadi komitmen bersama untuk lebih baik ke depan," katanya.
0

Sementara Menteri Perhungan RI Budi Karya Sumadi membacakan Deklarasi Komitmen Bersama  Membangun Zona Integritas, agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di kawasan pelabuhan laut dan bandar udara. Mewujudkan unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di unit kerja kawasan bandar udara dan pelabuhan laut.


" Menerapkan sistem manajemen anti suap di kawasan bandar udara dan pelabuhan laut. Membangun keterpaduan atau sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu proses bisnis kawasan bandar udara dan pelabuhan laut," katanya

Prioritas pembangunan zona integritas kawasan tahun 2019, yakni Bandara Soekarno Hatta, Bandar udara Juanda Surabaya, bandar udara Kualanamu Medan, Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan Medan, Soekarno Hatta Makassar, Sekupang Batam, dan Tanjung Emas Semarang.


Hadir dalam acara itu, Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Kepala Staf Kepresidenan diwakili oleh Deputi I Staf Kepresidenan Darmawan Prasojo.


Komitmen bersama tersebut ditanda tangani juga oleh para dirjen yang hadir, antara lain Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Dirjen Hubla R.Agus H Purnomo, Dirjen Imigrasi Ronni Sompie, para direktur BUMN, para Sekjen beberapa kementerian, dan para kepala kantor di Bandara Sukarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.


Peresmian Deklarasi tersebut ditandai dengan penekanan tombol oleh Menpan RB, Menhub, dan Ketua KPK. (Oddie/WI).


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.