ANTISIPASI ANGKUTAN LAUT LEBARAN 2019 KEMENHUB SIAGAKAN KAPAL PATROLI KPLP

WARTA INDONESIA - JAKARTA 

Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan mensiagakan seluruh kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) selama penyelenggaraan angkutan laut Lebaran Tahun 2019.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad mengungkapkan untuk mendukung keamanan dan kelancaran selama penyelenggaraan angkutan laut lebaran tahun 2019. Ditjen Perhubungan Laut akan menyiagakan semua kapal patroli KPLP yang tersebar di seluruh Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia.

“Kapal-kapal patroli KPLP yang disiagakan itu untuk mendukung keamanan dan kelancaran angkutan laut lebaran 2019. tersebut sebanyak 378 unit kapal. Sebanyak 154 kapal pada 51 pelabuhan pantau, serta 39 kapal yang tersebar di 5 Pangkalan PLP,” kata Ahmad kepada awak media, di Jakarta Rabu (8/5/2019).

Ahmad, mengatakan kapal-kapal patroli KPLP sewaktu-waktu siap dioperasikan bila dibutuhkan dalam memobilisasi. Untuk keamanan dan kelancaran selama penyelenggaraan angkutan laut lebaran tahun 2019.

“Hal penting yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan angkutan laut lebaran adalah semua pihak terkait termasuk  para penumpang harus memahami bahwa keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Ahmad.

Menurut Ahmad, hal ini guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kapal akibat cuaca buruk, telah diingatkan melalui Maklumat Pelayaran kepada para Syahbandar. Untuk melakukan pemantauan ulang kondisi cuaca setiap hari dan menyebarluaskan hasil pemantauan kepada pengguna jasa.

Lebih jauh, Ahmad menegaskan bahwa, pemantauan kondisi cuaca juga harus dilakukan seluruh operator kapal khususnya nakhoda, sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum kapal berlayar dan melaporkan hasilnya kepada Syahbandar, pada saat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Selama pelayaran di laut, nakhoda wajib melakukan pemantauan kondisi cuaca setiap 6 (enam) jam dan melaporkan hasilnya kepada Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat. Termasuk bagi kapal yang berlayar lebih dari 4 (empat) jam wajib untuk melampirkan berita cuaca yang telah ditandatangani sebelum mengajukan SPB," jelas Ahmad.

Jika kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka Syahbandar diminta untuk tidak menerbitkan SPB sampai kondisi cuaca sepanjang perairan yang akan dilayari benar-benar aman untuk berlayar.

Ahmad, menambahkan apabila terjadi cuaca buruk, kapal harus segera berlindung di tempat yang aman serta melaporkan kepada Syahbandar dan SROP terdekat. Dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca dan kondisi kapal.

"Apabila terjadi masalah saat berlayar maka SROP dan nakhoda kapal negara harus berkordinasi dengan Pangkalan PLP. Untuk segera memberikan pertolongan sesegera mungkin ke lokasi kapal yang mengalami masalah tersebut," tutup Ahmad.(Oddie/WI).