PEMERINTAH SUSUN KELEMBAGAAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DITJEN HUBLA - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


PEMERINTAH SUSUN KELEMBAGAAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DITJEN HUBLA


WARTA INDONESIA - TANGERANG 

Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut terus berkomitmen untuk mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran. Salah satunya dengan menyusun kelembagaan penjagaan laut dan pantai (sea and coast guard) yang juga merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat kerja Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019.


"Untuk program jangka pendek kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019. Kita akan bersama-sama membahas usulan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai," demikian kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ahmad pada acara pembukaan kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai di Tangerang, Selasa (23/4/2019).

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sebelumnya pada bulan Maret 2018 lalu, melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai telah menginisasi pelaksanaan Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai.Rancangan ini telah menghasilkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai, yang memuat mengenai kewenangan, identitas serta organisasi dan tata kerja Penjagaan Laut dan Pantai. 

"Salah satu hasil rekomendasi kegiatan tersebut adalah percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penjagaan Laut dan Pantai dan penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan guna menindaklanjuti rekomendasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Penjagaan Laut dan Pantai. Direktorat KPLP menginisasi kegiatan Penyusunan Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang akan membahas kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam 2 (dua) perspektif.

"Satu, penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan kedua, penata kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai," ujar Ahmad.

Ahmad menjelaskan bahwa Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai amanat UU Pelayaran secara legalitas masih harus menunggu penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah yang secara yuridis dan politik masih memerlukan banyak pembahasan dan pertimbangan. 

Pada kegiatan penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai tersebut dihadirkan pula para peserta yang terdiri atas expert dan alumni pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Japan Coast Guard dan US Coast Guard serta perwakilan dari 5 (lima) Pangkalan PLP. Diharapkan dapat memberikan pandangan dan perbandingan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan pergaulan internasional.

"Ada 5 (lima) pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang tersebar di wilayah Indonesia untuk bertugas mengawal keselamatan dan keamanan pelayaran yaitu di Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Uban, Tanjung Perak Surabaya, Bitung dan Tual," kata Ahmad.

Ahmad mengaharapkan peran aktif dari semua peserta untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan. Untuk bersama-sama memformulasikan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional yang secara yuridis, politis dan sosiologis.

Hadir dalam acara itu antara lain, praktisi senior di bidang pelayaran yaitu Capt. Albert Lapian, Capt. Djonni Algamar, Capt. Jonggung Sitorus dan mantan Kepala BAIS periode 2011 - 2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B Pontoh. (Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.