DITJEN HUBLA PERSIAPKAN PERSONIL PPNS TANGGUH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


DITJEN HUBLA PERSIAPKAN PERSONIL PPNS TANGGUH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN


WARTA INDONESIA - MEDAN 
Tantangan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan semakin berat di masa depan. 


PPNS diberi kewenangan khusus sebagai penyidik dalam Undang - Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ada sekitar 50 pasal yang terkait dengan ketentuan pidana tersebut.

Undang - Undang Pelayaran merupakan peraturan yang bersifat lex spesialis sejalan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan khusus, maka aturan khusus itulah yang diterapkan.

Demikian disampaikan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Ahmad saat membuka acara Pembinaan, Penyegaran, dan Penyuluhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Medan, Sumatera Utara,Rabu (24/4/2019

Ahmad mengatakan penanganan tindak pidana pelayaran PPNS masih perlu lebih dioptimalkan. Karena PPNS Ditjen Hubla saat ini sering diminta untuk memberikan keterangan ahli oleh aparat penegak hukum lainnya.

"Dengan kondisi seperti itu, maka perlu segera melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas PPNS Ditjen Hubla. Dengan melaksanakan pembinaan, penyegaran, dan penyuluhan. Untuk meningkatkan motivasi dan keterampilan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana pelayaran," ungkap Ahmad.

Ahmad menjelaskan pelaksanaan Pembinaan, Penyegaran dan Penyuluhan PPNS Ditjen Hubla adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan kinerja PPNS Ditjen Hubla. Dalam melaksanakan tata cara penyidikan sejak proses WASMATLITRIK, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 bahwa penyidik diberikan kewenangan khusus dalam melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran.
Ahmad menyebutkan dengan hasil kegiatan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas. Dalam melaksanakan tata cara penyidikan, sejak proses dan mekanisme wasmatitrik, penyidikan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara tahap 1 dan 2 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Ahmad menambahkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Direktorat KPLP telah menginisiasi hingga diterbitkannya Peraturan Dirjen Hubla Nomor KP 222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran oleh PPNS di Lingkungan Ditjen Hubla.

"Peraturan Dirjen tersebut menjadi satu standar dalam melaksanakan penyidikan untuk seluruh PPNS Ditjen Hubla di seluruh Indonesia," pungkas Ahmad.

Peserta yang mengikuti kegiatan Pembinaan, Penyegaran dan Penyuluhan PPNS Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2019  berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Wilayah Sumatera dan DKI Jakarta. Dengan Narasumber berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara.(Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.