DITJEN HUBLA DENGAN AMSA BAHAS SOP PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI LAUT - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


DITJEN HUBLA DENGAN AMSA BAHAS SOP PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI LAUT


WARTA INDONESIA - BALI

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerjasama dengan Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menggelar pertemuan pertama atau disebut dengan The Inaugural  Marine Pollution Committee (MPC) bertempat di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua, Bali Rabu (27/3/2019).


Arif Toha selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,  saat membuka pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding on Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Australia di Bali pada bulan Oktober 2018. 

“Pertemuan Marine Pollution Committee ini merupakan penerapan dari pasal 10 MoU tersebut, yaitu terkait hal-hal yang mengatur pembentukan komite dan kerangka kerja MPC serta tugas dan tanggung jawabnya,” ungkapnya.

Arif Toha menjelaskan dalam MoU tersebut, Indonesia dan Australia juga sepakat bahwa Pertemuan MPC Meeting ini akan diselenggarakan secara rutin setiap tahun.  Untuk membahas dan bertukar informasi serta pengalaman terkait kemampuan, kesiapsiagaan, tanggung jawab, dan kompensasi. Terkait isu penanggulangan tumpahan minyak di laut, termasuk di dalamnya rencana, kebijakan, serta prosedur tanggap darurat terhadap kejadian pencemaran terutama tumpahan minyak di laut.

“ Pertemuan pertama ini, saya harap Indonesia dan Australia dapat melakukan diskusi serta menyusun dasar dan kerangka kerja sama. Untuk melaksanakan program-program Komite Pencemaran Laut Indonesia dan Australia di masa mendatang,” pungkasnya.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad,sebagai Head of Delegation Indonesia, pada kesempatan itu menjelaskan bahwa MPC memiliki tugas untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi berupa kebijakan. Prosedur terkait tanggung jawab dan kompensasi terhadap kerugian akibat pencemaran terutama tumpahan minyak laut serta isu  pencemaran di laut.

Melalui Pertemuan MPC, Indonesia dan Australia akan berbagi informasi mengenai kondisi terkini kemampuan masing-masing negara dalam menanggulangi pencemaran laut terutama yang diakibatkan oleh tumpahan minyak di laut serta rencana ke depan, kesiapsiagaan, serta terkait tanggung jawab dan kompensasinya. Selain itu, Indonesia dan Australia juga akan menjelaskan tentang perencaan tanggap darurat nasional serta kebijakan dan prosedur penanggulangan pencemaran di laut di masing-masing negara.

“Melalui pertemuan ini, kedua negara juga dapat bersama menyusun kerja sama kebijakan dan prosedur penanggulangan pencemaran laut yang sesuai dan komplementer, termasuk tentunya permasalahan tanggung jawab dan kompensasi atas pencemaran terutama tumpahan minyak di laut,” kata Ahmad.

Menurut Ahmad, setiap pertemuan MPC ini juga akan dilakukan pengkajian ulang terhadap pelaksanaan MoU serta pengembangan dan pengkajian ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama. Pelaksanaan Dokumen IMO  OPRC, CLC, serta IOPC Fund mengenai isu tanggung jawab, prosedur dan kompensasi terkait dengan kerugian akibat pencemaran tumpahan minyak di laut yang terjadi baik yang berada di wilayah masing-masing, maupun yang terjadi di lintas batas wilayah negara yang diakibatkan oleh kegiatan kapal, pelabuhan, eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai, maupun yang terkait lainnya.

“Dalam mengembangkan SOP penanggulangan pencemaran minyak lintas batas ini mencakup banyak unsur, misalnya pembaruan data National Contact Points baik di Indonesia maupun Asutralia, metode komunikasi yang digunakan, informasi apa yang ingin disampaikan, serta jangka waktu komunikasi dalam penanganan terhadap pencemaran di laut terutama yang diakibatkan oleh tumpahan minyak di laut,” papar Ahmad.

Melalui pertemuan ini, katanya Indonesia maupun Australia diharapkan bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan kemampuan penangangan dan penanggulangan pencemaran laut terutama akibat tumpahan minyak di laut serta meningkatkan kemampuan SDM.

“Misalnya dengan program pertukaran kunjungan pegawai, melakukan pelatihan bersama penanggulangan pencemaran.Berbagi hasil pengembangan dan riset terkini terkait teknik, metode dan peralatan penganggulangan pencemaran di laut diakibatkan tumpahan minyak,” imbuhnya.

Ahmad mengatakan pada pertemuan ini, Indonesia mengajukan beberapa program kerjasama baru untuk diselenggarakan di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Marine Environment Cooperation Program atau Program Kerjasama Perlindungan Lingkungan Laut ITSAP, baik dalam bentuk Proyek Bersama,  Pelatihan maupun Asistensi.


“Tahun ini kita ajukan penyelenggaraan program kerjasama berupa beberapa Pelatihan dan Asistensi, antara lain yaitu Pelatihan Sistem Pengolahan Air Balas (Training Course of Inspection for Ballast Water Treatment System), Pelatihan Kering atas Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut (Table Top Exercise for Oil Pollution Response and Preparadness),  Pelatihan Inspeksi Sistem Pembersihan Gas Buang (Training Course for Exhaust Gas Cleaning Systems Inspection), Pelatihan Survey Baseline Biologis Pelabuhan (Training Course for Port Biological Baseline Surveys), serta Asistensi dalam Melaksanakan Survey Baseline Biologis Pelabuhan (Assistance in Conducting Port Biological Baseline Survey,”terang Ahmad.

Selain kerjasama berupa program Training dan Asistensi, Indonesia juga mengajukan kerjasama Pilot Project in Establishment of Port Reception Facility atau Proyek Percontohan dalam Pendirian Fasilitas Penerimaan Limbah dari Laut di Pelabuhan. 

“Ada 5 (lima) Pelabuhan yang diusulkan untuk ditunjuk menjadi Pilot Project ini, yaitu Pelabuhan  Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Dumai, serta Pelabuhan Benoa. Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Fasilitas Penerimaan yang sudah ada di beberapa pelabuhan di Indonesia.  Proyek ini sendiri diusulkan untuk dilaksanakan untuk periode 2019/2020 mendatang dan dapat berkelanjutan,” ungkap Ahmad.

"Kita berharap kerjasama Indonesia Australia dapat semakin erat dalam penanganan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut sebagaimana yg sudah dilakukan tahun lalu melalui inisiasi kersama dan partisipasi Indonesia sebagai observer dalam latihan penanggulangan tumpahan minyak di laut yang dilaksanakan di Australia" pungkas Ahmad.
Pertemuan MPC pertama ini diselenggarakan sehari sebelum pelaksanaan Indonesia – Australia Transportation Sector Forum (TSF) 2019 yang rencananya akan diselenggarakan di tempat yang sama pada Kamis (28/3/2019).

Pertemuan tersebut Delegasi Australia dipimpin General Manager, Standards, AMSA, Mr. Brad Groves yang mengetuai 3 orang anggota delegasi yang terdiri Acting Manager International Engagement AMSA, Manager Crisis Preparedness and Response AMSA, serta Advisor International Engagement AMSA.

Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ahmad sebagai Ketua Delegasi. Anggota delegasi berasal dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla, Direktorat KPLP, Bagian Hukum dan KSLN Ditjen Hubla, serta SKK Migas. (Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.