WARTA INDONESIA - YOGYAKARTA
Pemerintah
telah menyiapkan anggaran untuk meningkatkan konektivitas agar seluruh
wilayah NKRI terhubung dan barang kebutuhan masyarakat tersedia dengan
harga yang wajar serta terjangkau masyarakat.
Upaya ini seluruh pihak harus dapat mengoptimalkan agar anggaran tersebut dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
"
Pemerintah telah membuat program melalui angkutan perintis dan tol
laut, ha ini adalah program strategis yang menggunakan anggaran negara
sehingga harus dikelola dengan baik dan benar," demikian disampaikan Direktur
Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo saat memberikan pengarahan
pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Angkutan Perintis dan Tol
Laut Tahun Anggaran 2019 di Yogyakarta, Kamis (21/3/2019).
R.
Agus H Purnomo mengatakan Kementerian Perhubungan cq Ditjen
Perhubungan Laut terus meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis dan
angkutan barang tol laut, termasuk melakukan koordinasi dan konsolidasi
dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Dalam
hal ini, Pemda memiliki peran penting sehingga Pemda harus bisa
manfaatkan kapal perintis dan kapal tol laut yang singgah di wilayahnya
masing - masing, untuk mengangkut muatan hasil komoditi daerahnya secara
optimal," katanya.
Dirjen
Agus, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan angkutan perintis dan tol
laut tentu harus didukung dengan penerapan Manajemen Kapal (Ship
Management) yang baik terhadap kapal milik Negara. Setiap operator kapal
harus memiliki ship management yang baik, agar dapat memberikan
pelayanan optimal kepada masyarakat, termasuk dengan menjaga kebersihan,
ketertiban, dan pemeliharaan kapal.
Dirjen
Agus mengungkapkan bahwa Kemenhub telah melakukan berbagai kebijakan
agar pengoperasian kapal perintis dan kapal tol laut dapat berjalan
lebih baik. Misalnya dengan mewajibkan operator kapal melaksanakan
Sistem Perencanan Pemeliharaan (Plan Maintenance System) agar
pemeliharaan kapal negara dapat berjalan baik dan terencana serta
melaporkan kondisi kapal tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
Dalam
pengoperasian kapal, kata Dirjen, faktor keamanan dan keselamatan
merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh semua
pihak.
" Diharapkan para
operator kapal negara perintis dan tol laut harus menerapkan Manajemen
Keselamatan Kapal (Safety Management System) sesuai dengan ISM Code
secara konsisten sebagai upaya pengendalian dalam pengoperasian kapal
guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal," terangnya.
Selain
itu, Kemenhub juga terus mendorong penerapan teknologi informasi dalam
pelayanan transportasi laut, salah satunya adalah penerapan e-ticketing.
"Seiring
meningkatnya teknologi informasi, kita juga harus melakukan pembenahan,
termasuk dengan memberlakukan penerapan e-ticketing untuk penumpang dan
muatan yang wajib dipenuhi oleh operator kapal. Sehingga jumlah
naik/turun penumpang dan muatan dapat terdata secara jelas, akurat dan
transparan," papar Dirjen.
Dirjen Agus menegaskan, operator kapal juga wajib melakukan pemeliharaan kapal negara dengan baik secara terencana.
"Jika
kapal harus melakukan docking atau rusak berat sehingga tidak dapat
beroperasi maka operator kapal harus menyediakan kapal pengganti
sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan pada trayek yang
dilaluinya," tegasnya.
Begitupun
saat terjadinya peak season seperti lebaran atau saat Natal dan Tahun
Baru, operator kapal harus lebih meningkatkan kewaspadaan dalam
mengantisipasi terjadinya kelebihan kapasitas penumpang yang
membahayakan stabilitas kapal.
"Secara
bertahap kami juga akan melakukan edukasi kepada para penumpang
angkutan laut terhadap pengaturan barang bawaan di atas kapal serta
peningkatan ketertiban penumpang," tuturnya.
Dirjen
Agus pada kesempatan itu menginstruksikan agar seluruh Kepala Unit
Penyelenggara Teknis (UPT) melakukan pengawasan terhadap kinerja
operator kapal dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran.
"Ke
depan kami akan terus memperluas jaringan trayek tol laut dan perintis
di wilayah terpencil lain sehingga dapat merangkai konektivitas secara
"end to end" dan terkoneksi dengan moda lain tidak hanya "port to port"
saja," pungkas Dirjen Agus.
Sementara
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko
menjelaskan, tahun 2019 Kementerian Perhubungan melalui Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan angkutan laut perintis dengan
jumlah 113 trayek, dengan rincian 46 trayek dilayani oleh PT. Pelni
melalui mekanisme penugasan dan 67 trayek dilayani oleh operator swasta
melalui mekanisme pelelangan umum.
"Kami
bersyukur saat ini, telah dilakukan kontrak dengan PT. Pelni maupun
operator swasta untuk ke 113 trayek tersebut dan kapal-kapal perintis
sudah beroperasi semua," katanya.
Sedangkan
untuk penyelenggaraan angkutan barang di laut (Tol Laut) mencapai 18
trayek, dengan rincian 11 trayek dilayani oleh perusahaan BUMN melalui
mekanise penugasan (5 trayek oleh PT. Pelni, 4 trayek oleh PT. Djakarta
Lloyd dan 2 trayek oleh PT. ASDP) dan 7 trayek lainnya dilayani oleh
operator swasta melalui mekanisme pelelangan umum.
"Untuk
11 trayek penugasan seluruhnya sudah dilakukan kontrak dan kapal sudah
beroperasi. Sedangkan yang dioperasikan oleh swasta sudah ditetapkan
pemenangnya dan akan dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal
25 Maret 2019," jelas Wisnu.
Wisnu
Handoko mengatakan melalui acara kegiatan Rakornas ini berharap bisa
menjadi momentum penting untuk saling bertukar pikiran, mengevaluasi
sekaligus mengkonsolidasikan semua permasalahan terkait penyelenggaraan
angkutan laut perintis dan tol laut sehingga ke depan dapat meningkatkan
kinerja penyelenggaraan angkutan laut di seluruh indonesia.
Sebagai
informasi kegiatan Rakornas Perintis dan Tol Laut TA. 2019 yang
dilaksanakan dari tanggal 21 sampau dengan 23 Maret 2019 ini mengangkat
tema “Penerapan Ship Management pada Kapal Milik Negara untuk Menjaga
Pelayanan Publik Angkutan Penumpang dan Barang (Angkutan Perintis dan
Tol Laut) di Indonesia”.
Adapun
peserta Rakornas berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait,
UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, perusahaan BUMN, asosiasi,
operator kapal, akademisi dan stakeholder terkait.
"Rencananya
Bapak Menteri Perhubungan akan hadir untuk menutup Rakornas Perintis
dan Tol Laut ini pada Sabtu (23/3/2019). Sekaligus dalam acara ini
memberikan penghargaan (award) kepada daerah-daerah yang memiliki load
factor terbanyak dan performa terbaik," tutup Wisnu Handoko. (Oddie/WI).
Post a Comment