DIRJEN HUBLA : ANGGARAN KONEKTIVITAS HARUS DIKELOLA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


DIRJEN HUBLA : ANGGARAN KONEKTIVITAS HARUS DIKELOLA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT


WARTA INDONESIA - YOGYAKARTA 
Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk meningkatkan konektivitas agar seluruh wilayah NKRI terhubung dan barang kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang wajar serta terjangkau masyarakat. 

Upaya ini seluruh pihak harus dapat mengoptimalkan agar anggaran tersebut dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.


" Pemerintah telah membuat program melalui angkutan perintis dan tol laut, ha ini adalah program strategis yang menggunakan anggaran negara sehingga harus dikelola dengan baik dan benar," demikian disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Angkutan Perintis dan Tol Laut Tahun Anggaran 2019 di Yogyakarta, Kamis (21/3/2019).

R. Agus H Purnomo mengatakan  Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Laut terus meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis dan angkutan barang tol laut, termasuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Dalam hal ini,  Pemda memiliki peran penting sehingga Pemda harus bisa manfaatkan kapal perintis dan kapal tol laut yang singgah di wilayahnya masing - masing, untuk mengangkut muatan hasil komoditi daerahnya secara optimal," katanya.

Dirjen Agus, menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan angkutan perintis dan tol laut tentu harus didukung dengan penerapan Manajemen Kapal (Ship Management) yang baik terhadap kapal milik Negara. Setiap operator kapal harus memiliki ship management yang baik, agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, termasuk dengan menjaga kebersihan, ketertiban, dan pemeliharaan kapal.

Dirjen Agus mengungkapkan bahwa Kemenhub telah melakukan berbagai kebijakan agar pengoperasian kapal perintis dan kapal tol laut dapat berjalan lebih baik. Misalnya dengan mewajibkan operator kapal melaksanakan Sistem Perencanan Pemeliharaan (Plan Maintenance System) agar pemeliharaan kapal negara dapat berjalan baik dan terencana serta melaporkan kondisi kapal tersebut sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

Dalam pengoperasian kapal, kata Dirjen, faktor keamanan dan keselamatan merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dan diperhatikan oleh semua pihak.

" Diharapkan para operator kapal negara perintis dan tol laut harus menerapkan Manajemen Keselamatan Kapal (Safety Management System) sesuai dengan ISM Code secara konsisten sebagai upaya pengendalian dalam pengoperasian kapal guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal," terangnya.

Selain itu, Kemenhub juga terus mendorong penerapan teknologi informasi dalam pelayanan transportasi laut, salah satunya adalah penerapan e-ticketing.

"Seiring meningkatnya teknologi informasi, kita juga harus melakukan pembenahan, termasuk dengan memberlakukan penerapan e-ticketing untuk penumpang dan muatan yang wajib dipenuhi oleh operator kapal. Sehingga jumlah naik/turun penumpang dan muatan dapat terdata secara jelas, akurat dan transparan," papar Dirjen. 

Dirjen Agus menegaskan, operator kapal juga wajib melakukan pemeliharaan kapal negara dengan baik secara terencana. 

"Jika kapal harus melakukan docking atau rusak berat sehingga tidak dapat beroperasi maka operator kapal harus menyediakan kapal pengganti sehingga tidak terjadi kekosongan pelayanan pada trayek yang dilaluinya," tegasnya.

Begitupun saat terjadinya peak season seperti lebaran atau saat Natal dan Tahun Baru, operator kapal harus lebih meningkatkan kewaspadaan dalam mengantisipasi terjadinya kelebihan kapasitas penumpang yang membahayakan stabilitas kapal.

"Secara bertahap kami juga akan melakukan edukasi kepada para penumpang angkutan laut terhadap pengaturan barang bawaan di atas kapal serta peningkatan ketertiban penumpang," tuturnya. 

Dirjen Agus pada kesempatan itu menginstruksikan agar seluruh Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) melakukan pengawasan terhadap kinerja operator kapal dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran.

"Ke depan kami akan terus memperluas jaringan trayek tol laut dan perintis di wilayah terpencil lain sehingga dapat merangkai konektivitas secara "end to end" dan terkoneksi dengan moda lain tidak hanya "port to port" saja," pungkas Dirjen Agus.

Sementara Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, tahun 2019 Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan angkutan laut perintis dengan jumlah 113 trayek, dengan rincian 46 trayek dilayani oleh PT. Pelni melalui mekanisme penugasan dan 67 trayek dilayani oleh operator swasta melalui mekanisme pelelangan umum.

"Kami bersyukur saat ini, telah dilakukan kontrak dengan PT. Pelni maupun operator swasta untuk ke 113 trayek tersebut dan kapal-kapal perintis sudah beroperasi semua," katanya. 

Sedangkan untuk penyelenggaraan angkutan barang di laut (Tol Laut) mencapai 18 trayek, dengan rincian 11 trayek dilayani oleh perusahaan BUMN melalui mekanise penugasan (5 trayek oleh PT. Pelni, 4 trayek oleh PT. Djakarta Lloyd dan 2 trayek oleh PT. ASDP) dan 7 trayek lainnya dilayani oleh operator swasta melalui mekanisme pelelangan umum.

"Untuk 11 trayek penugasan seluruhnya sudah dilakukan kontrak dan kapal sudah beroperasi. Sedangkan yang dioperasikan oleh swasta sudah ditetapkan pemenangnya dan akan dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 25 Maret 2019," jelas Wisnu.

Wisnu Handoko mengatakan melalui acara kegiatan Rakornas ini berharap bisa menjadi momentum penting untuk saling bertukar pikiran, mengevaluasi sekaligus mengkonsolidasikan semua permasalahan terkait penyelenggaraan angkutan laut perintis dan tol laut sehingga ke depan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan angkutan laut di seluruh indonesia.

Sebagai informasi kegiatan Rakornas Perintis dan Tol Laut TA. 2019 yang dilaksanakan dari tanggal 21 sampau dengan 23 Maret 2019 ini mengangkat tema “Penerapan Ship Management pada Kapal Milik Negara untuk Menjaga Pelayanan Publik Angkutan Penumpang dan Barang (Angkutan Perintis dan Tol Laut) di Indonesia”. 

Adapun peserta Rakornas berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, perusahaan BUMN, asosiasi, operator kapal, akademisi dan stakeholder terkait.

"Rencananya Bapak Menteri Perhubungan akan hadir untuk menutup Rakornas Perintis dan Tol Laut ini pada Sabtu (23/3/2019). Sekaligus dalam acara ini memberikan penghargaan (award) kepada daerah-daerah yang memiliki load factor terbanyak dan performa terbaik," tutup Wisnu Handoko. (Oddie/WI).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.