MANAJEMEN IPC CABANG PONTIANAK KERJASAMA DENGAN BNN MELAKUKAN TES URINE TERHADAP PEKERJA

WARTA INDONESIA - PONTIANAK

Bahaya peredaran Narkotika di Indonesia saat ini cukup masiv dan sangat mengkawatirkan terutama terhadap generasi penerus bangsa dalam pelayahgunaan narkotika. Karena pengguna narkotika tidak mengenal usia tua atau muda.

BNN  bersama - sama instansi terkait telah bekerja keras untuk membasmi dan meringkus para pengedar narkotika. Pemerintah sudah melakukan tindakan tegas dan mengenakan sangsi hukum seberat - beratnya (hukuman mati) terhadap para pelaku pengedar narkotika

 

Manajemen IPC Cabang Pontianak bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat – Pontianak, melakukan tes urine terhadap seluruh pekerja IPC Cabang Pontianak, dilaksanakan di Kantor IPC Cabang Pontianak,Rabu (06/02/2019).

Deputy General Manager Hukum dan Pengendalian Internal Mustafa mewakili Manajemen IPC Cabang Pontianak pada kesempatan itu dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bukti keseriusan manajemen IPC untuk memerangi penyalahgunaan penggunaan narkoba di lingkungan IPC.

“ Dengan kegiatan ini, memastikan bahwa IPC Pontianak Bebas Narkoba. Terhadap mereka yang diduga positif pengguna (pecandu) barang haram tersebut, akan mendapatkan sanksi yang tegas dari manajemen. Namun mereka para pengguna yang kooperatif (menyampaikan secara jujur), akan dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan,” ungkap Mustafa.

Menurut Mustafa sebanyak lebih dari 500 pekerja IPC baik itu organik, non organik maupun para pekerja vendor (pihak ketiga) dipastikan ikut melaksanakan tes urine ini tanpa terkecuali.

“ Bagi mereka yang sedang melaksanakan dinas maupun sedang cuti wajib melaksanakan setelah masuk kembali. Pelaksanaan ini sendiri diselenggarakan selama 3 hari, dimulai tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2019,” katanya.

Mustafa menambahkan bahwa sebelumnya, telah dilakukan sosialisasi narkoba kepada seluruh pekerja IPC Pontianak di Kantor PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak yaitu pada tanggal 13 November 2018 oleh Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat

 Brigjen Pol. Suyatmo.

“ Hal ini sebagai tindak lanjut MOU antara Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Kepala BNN Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2018 di Jakarta,” pungkasnya. (Oddie/WI).