BKI HADIR DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KEMARITIMAN NASIONAL - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


BKI HADIR DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KEMARITIMAN NASIONAL


WARTA INDONESIA - JAKARTA
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI gelar workshop dengan tema “ Keselamatan Industri Maritim “ sekaligus dirangkai dengan acara gathering dengan menghadirkan peserta puluhan awak media dari berbagai media nasional  bertempat  di Theatre Room, Graha BKI Lantai 8 Jl Yos Sudarso No 38 - 40 Tanjung Priok Jakarta Utara, Selasa (26/2/2019).


Penyelenggaran workshop perusahaan plat merah tersebut bertujuan untuk memperkenalkan lebih intens kepada peserta workshop tekait peran dan tugas BKI. Dalam membantu pemerintah dan mensupport segenap stakeholder dalam rangka perkembangan dan pengembangan industri kemaritiman nasional.


Direktur Utama BKI, Rudiyanto didampingi Direktur Pengembangan dan SDM Saifuddin Wijaya dalam kesempatan itu menyampaikan tugas utama BKI adalah industry marine safety atau menjaga keselamatan industri maritim nasional. BKI saat ini memiliki 3 (tiga) tugas ataupun layanan, antara lain Jasa Klasifikasi Kapal, Layanan Jasa Komersil Industri dan Layanan Jasa statutoria.


Rudiyantomenjelaskan bahwa kegiatan atau layanan jasa klasifikasi kapal, BKI merupakan pengklasifikasian kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal. Dengan tujuan memberikan penilaian teknis atas laik tidaknya kapal tersebut untuk berlayar. Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yakni Load Line, ISM Code dan ISPS Code,”ungkap.

Lebih lanjut Rudiyanto menyebutkan pengklasifikasian kapal, saat ini BKI juga telah memiliki ijin untuk melakukan pengklasifikasian terhadap bangunan lepas pantai atau fasilitas apung di lingkungan minyak dan gas. Bangunan Lepas Pantai sendiri meliputi F(P)SO, FPU, MODU, MOPU, FS(R)U, FLNG, Tank Barge, Single Point Mooring, Platform, Rig, Jacket, Pipeline dan fasilitas pendukung lainnya. BKI juga sudah melakukan proses klasifikasi untuk beberapa jenis fasilitas apung dan kapal penunjang bangunan baru maupun exisiting ataupun konversi, baik dual class maupun single class.

Sedangakan untuk layanan jasa komersil kemaritiman, kata Rudiyanto, BKI hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dari para Stake Holder khususnya para pemakai jasa. BKI  pada awalnya bergerak pada bidang Klasifikasi Kapal, kini telah melakukan diversifikasi kedalam bidang usaha Komersil. Sejak tahun 1977, dengan unit usaha pengujian dan laboratorium untuk pemeriksaan komponen dan material kapal yang terus berkembang kegiatannya dan tidak hanya terkait dengan bidang perkapalan (Marine) saja. 

“BKI telah berkembang sebagai independent assurance yang merambah berbagai sektor bisnis yang meliputi 3 sektor bisnis, yaitu sektor Industri, Marine  dan Energi. Sebagai independent assurance. BKI komersil selalu memprioritaskan dan mengedepankan profesionalitas tinggi yang didukung oleh tenaga ahli dari berbagai bidang, pendidikan, dan keahlian serta pengalaman. Tenaga ini dapat diandalkan dan didukung oleh jaringan pelayanan di 20 cabang di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Rudiyanto, layanan komersil tersebut berawal dari peran utamanya sebagai penjamin keamanan dan keselamatan di sektor maritime khususnya kapal. Maka sebagai independent assurance BKI Komersil membantu pihak-pihak yang bertransaksi (pihak pertama dan kedua) untuk memberikan data obyektif tentang kondisi bisnis dan sarana prasarana di bidang marine, industri maupun energi. Komersial ini melalui 7 layanan jasa dengan mengacu pada standar/rules melalui riset berbagai studi, regulasi pemerintah, regulasi internasional maupun pengembangan oleh BKI.

“Terkait dengan peranannya sebagai independent assurance, BKI Komersil juga melakukan kegiatan sebagai QA & QC (pihak kedua) melalui 7 (tujuh) layanan jasa untuk menjamin bisnis pihak pertama berjalan lancar, terjamin, aman dan terus berkembang. Di bidang marine misalnya desain dan analisis teknik bidang perkapalan dan konsultan pembangunan/operasi kapal menjadi contoh bagaimana BKI Komersil menjadi pihak kedua. Hal ini juga terjadi di bidang Industri, Marine dan Energi,” terangnya.

Untuk layanan BKI yang ketiga, kata Rudiyanto, bahwa selain sebagai badan klasifikasi, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) memiliki kemampuan dalam melaksanakan survey terkait statutoria. Dengan jaringan pelayanan lebih dari 18 cabang, baik Nasional dan Internasional, beserta jumlah surveyor /auditor yang berkualifikasi, sehingga  BKI dipercaya sebagai Recognized Organization (RO) untuk melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria dari negara Indonesia dan Mongolia. Otorisasi yang diberikan kepada BKI tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan terhadap persyaratan yang terdapat dalam Resolusi IMO A.739(18) and A.789(19) dan aturan RO Code yang akan diberlakukan.

“Tugas statutoria yang diberikan kepada BKI antara lain yang terkait dengan keselamatan maritim, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesejahteraan pelaut, baik yang berupa regulasi Internasional (SOLAS, ICLL, MARPOL dan MLC, dan lain-lain), dan  nasional. Sebagai tambahan, BKI juga aktif dalam melaksanakan audit sistem manajemen keselamatan (ISM Code) maupun sistem manajemen keamanan kapal dan pelabuhan (ISPS Code),” imbuhnya.

Dalam pelaksanaan tugas otorisasi tersebut,  tambah Rudiyanto, kinerja BKI dapat diukur dari statistik Port State Control (PSC). Statistik di Tokyo MOU PSC menunjukkan tren positif dimana nilai ef yang diperoleh dari tahun ke tahun semakin kecil yang berarti BKI dalam tren positif menuju RO berkinerja baik (High Performance RO).

“Selain tugas tersebut di atas,  BKI juga turut berperan serta aktif dalam IMO Meeting untuk menjaga relevansi terhadap aturan yang berlaku di dunia Internasional.” Pungkas Rudiyanto.

Profil  Secara Singkat  BKI
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI adalah BUMN yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1964 dan merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia. Berdasarkan PP No.28/1964 tanggal 1 Juli 1964 tentang “Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia”. 

Kegiatan Klasifikasi adalah kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laik laut kapal sebelum berlayar. BKI juga telah diberikan kepercayaan otorisasi secara penuh untuk melaksanakan jasa statutoria atas nama Pemerintah Indonesia mulai sejak  tahun 2017 dengan pelaksanaan yang bertahap serta evaluasi setiap enam bulan dan BKI terus meningkatkan performance yang menunjukan BKI mampu dan handal.(Oddie/WI).


4 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.