KEMENHUB TERBITKAN PM 53 TAHUN 2018 TTG PEMENUHAN KELAIKAN DAN BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

WARTA INDONESIA - JAKARTA

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menilai bahwa kelaikan peti kemas (kontainer) menjadi salah satu komponen penting dalam meningkatkan daya saing kegiatan ekspor barang. Karena pengaturan kelaikan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut di kapal, wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas dan berat kotor peti kemas terverifikasi, diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dwi Budi Sutrisno kepada awak media  di Jakarta Sabtu, (1/9/2018) mengatakan kelaikan peti kemas atau kontainer sangat penting karena hal itu menopang daya saing, khususnya untuk ekspor. Karena barang yang dikirim menggunakan kontainer tidak laik seperti rusak dan tidak steril, bisa ditolak memasuki pasar negara tujuan.

“ Maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 53 Tahun 2018 tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor peti Kemas Terverifikasi tertanggal 4 Juni 2018 lalu,” katanya.

Dwi Budi. Menjelaskan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM No 53 Tahun 2018 yang mengatur Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, Kementerian Perhubungan diberi waktu sekitar 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan Juni 2018 lalu untuk mensosialisasikan kepada semua stakeholders di bidang pelayaran. Jadi awal tahun 2019 mendatang peraturan tersebut sudah sepenuhnya di implementasikan.

“Aturan terkait kelaikan petikemas ini berlaku bagi peti kemas yang digunakan sebagai bagian alat angkut di kapal. Yang digunakan untuk pengangkutan internasional dan masuk ke pelabuhan Indonesia. Peti kemas yang diangkut dari pelabuhan di Indonesia untuk dikirim ke negara lain serta peti kemas diangkut antar pelabuhan di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dwi Budi menjelaskan, setiap peti kemas ekspor-impor dan antar pulau yang digunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Sementara itu, penentuan berat kotor peti kemas terverifikasi diatur melalui konvensi International Maritime Organization (IMO) dalam amandemen Safety of Life at Sea (Solas) 1972 Bab IV Pasal (2).

Adapun PM 53/2018 tersebut katanya tidak berlaku terhadap peti kemas yang didesain untuk pengangkutan udara, peti kemas pada chasis trailer, peti kemas tangki, peti kemas rak datar.

“Selain itu, dikecualikan terhadap peti kemas bermuatan curah cair atau bulk container yang diangkut secara bersamaan pada kapal roll on-roll off (Roro) atau kapal penyeberangan,” jelas Dwi Budi.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait dengan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi peti kemas, bisa dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk dan Badan Usaha Yang Ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.

"Bagi Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang ditunjuk melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengawasan peti kemas harus memiliki persyaratan-persyaratan yang ditentukan yakni memiliki surat ijin usaha dalam bidang jasa yang terdaftar pada instansi terkait, tenaga surveyor di bidang pemeriksaan dan pengujian kelaikan peti kemas, kantor cabang di seluruh Indonesia, standar operasional prosedur pemeriksaan, pengujian dan penerbitan sertifikasi peti kemas, peralatan pengujian untuk menentukan kelaikan peti kemas,"  terang Dwi Budi.

Ditambahkannya, bagi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor yang akan melakukan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi peti kemas harus memiliki kompetensi di bidang kelaikan peti kemas. Pejabat pemeriksa pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang kelaikan peti kemas dengan kompetensi setara.

PM 53 Tahun 2018 ini diterbitkan sebagai amanat UU no. 17/2008 tentang Pelayaran pasal 149. Pasal tersebut menyebutkan bahwa peti kemas (kontainer) yang akan digunakan sebagai bagian dari alat angkut wajib memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.

“ PM 53 tahun 2018  tersebut membuka kesempatan kepada badan klasifikasi atau lembaga surveyor yang berbadan hukum Indonesia. Untuk melaksanakan kegiatan inspeksi dan sertifikasi kelaikan petikemas dan verifikasi berat kotor kontainer mulai 2019," tutupnya. (Oddie/WI).