DIREKTUR NAMARIN INSTITUTE SISWANTO RUSDI MENDESAK KPK MENINDAKLAJUTI KASUS SUAP DI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


DIREKTUR NAMARIN INSTITUTE SISWANTO RUSDI MENDESAK KPK MENINDAKLAJUTI KASUS SUAP DI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


Siswanto Rusdi
WARTA INDONESIA– JAKARTA - Kasus di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sedang bergulir ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait perkara pidana puluhan pengusaha, korporasi dan asosiasi yang menyuap Antonius Tonny Budiono saat menjabat Dirjen Perhubungan Laut, agar segera ditindaklanjuti oleh KPK. Demikian disampaikan Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi dalam rilisnya melalui Sosmed WhatsApp, Minggu (21/1/2018)

Siswanto Rusdi mengatakan dalam undang – undang, bahwa orang yang menerima suap dan pemberi suap  sama-sama dikenakan pidana. "Berkaitan dengan perkara suap A.Tonny Budiono maka jelas tidak berdiri sendiri. Ada penyuapnya, oleh karena itu, penyuap juga wajib dikenakan pidana oleh KPK," Tegasnya.

Selain aspek keadilan dalam menerapkan hukum, Siswanto Rusdi juga mengingatkan dengan pengenaan pidana terhadap penyuap maka ada semacam efek jera kepada pengusaha, korporasi dan asosiasi untuk tidak
main mata dengan pejabat publik.

Dia mengemukakan bila penyuap tidak ditindak oleh KPK maka ke depan dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap kerja keras bangsa ini dalam memberantas korupsi.

“Bila dibiarkan maka membuka peluang bagi pengusaha, korporasi dan asosiasi untuk terus menyuap pejabat publik. Mereka akan semakin berani karena meyakini tidak akan terkena hukuman apapun," Tuturnya.

Penegasan dan permintaan Siswanto Rusdi itu menyusul pernyataan Jaksa penuntut umum KPK merinci uang dan barang gratifikasi yang diterima mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono senilai sekitar Rp. 22,35 miliar dalam periode  tahun 2016 sampai dengan 2017.

Dia menjelaskan, seperti  yang dirilis antaranews.com, Antonius Tonny Budiono menerima uang tunai terdiri berbagai mata uang yaitu Rp.5,815 miliar, 479.700 dolar AS (sekitar Rp.6,4 miliar), 4.200 euro (sekitar Rp.68,451 juta), 15.540 poundsterling (sekitar Rp.287,137 juta), 700.249 dolar Singapura (Rp7,06 miliar), 11.212 ringgit Malaysia (Rp.37,813 juta).

Selain itu, ada juga uang di rekening bank Bukopin senilai Rp.2,134 miliar, berbagai barang bernilai ekonomis yang ditaksir senilai Rp.243,413 juta serta penerimaan di rekening Bank BRI senilai Rp.300 juta.

Siswanto Rusdi menambahkan bahwa Antonius Tonny Budiono menjabat sebagai Dirjen Hubla 2016-2017, Antonius mendapatkan penghasilan senilai Rp.891,218 juta ditambah penghasilan sebagai anggota dewan komisaris PT Pelabuhan Indonesia IV 2016-2017 senilai Rp.931,315 juta sehingga totalnya Rp1,822 miliar

“Sedangkan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Antonius Tonny Budiono harta kekayaannya hanya berjumlah Rp.1,723 miliar. Sehingga penerimaan-penerimaan tersebut merupakan pemberian suap baik berupa uang maupun barang (gratifikasi) yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya,” Jelasnya. Oddie – Editor.001/WI
.


2 komentar:

  1. Haiii SEMUA PENCINTA POKER.!!! Ada kabar gembira nih...!!!
    Kini kami S1288poker hadir untuk semua PECINTA POKER ^^
    Dengan Promo yang sangat menarik lho ...!!
    tunggu apa lagi kakak2 pecinta poker ^^
    YUK..!! segera bergabung bersama kami..!!!
    WEB TERCEPAT & TERBAIK pastiny TERPERCAYA SEINDONESIA.

    Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
    BBM : 7AC8D76B
    WA : 087782869981

    BalasHapus
  2. dapatkan permainan yang seru bersama donacobet.com
    agen poker online indonesia
    bonus poker online indonesia
    CARA BERMAIN POKER AGAR MENANG
    judi kartu online

    BBM : DC31E2B0
    LINE : Donaco.poker
    WHATSAPP : +85515875229

    BalasHapus

Diberdayakan oleh Blogger.