KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, LAKUKAN MAKSIMAL PENGAWASAN PELAKSANAANKERJA OPERATOR PELABUHAN - WARTA INDONESIA | MEDIA CERDAS MEMBANGUN BANGSA

Header Ads


KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, LAKUKAN MAKSIMAL PENGAWASAN PELAKSANAANKERJA OPERATOR PELABUHAN




WARTA INDONESIA – JAKARTA PUSAT - Dalam rangka implementasi manajemen K3 dan Lingkungan di wilayah Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan acara Diskusi Forum Kehumasan ke II mengusung Tema “Bersinergi Bersama Dalam Peningkatkan Pelaksanaan K3 Di Pelabuhan Tanjung Priok “ di Hotel Best Western Kemayoran – Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok I Nyoman Gede Saputra dalam sambutannya, yang dibacakan melalui Kabag Tata Usaha Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Toto Suyanto sekaligus membuka acara tersebut, menyampaikan pihaknya mengapresiasi pelaksanaan acara Diskusi Forum Kehumasan Ke II hari ini. Kiranya acara ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara instansi pemerintah dan stakeholder dilingkungan pelabuhan Tanjung Priok.


Dijelaskannya, penerapan K3 dilingkungan Pelabuhan Tanjung Priok sudah merupakan keharusan guna meminimalisir angka kejadian kecelakan kerja di pelabuhan Tanjung Priok, sehingga faktor K3 nya sangat berpengaruh untuk efisiensi produksi suatu perusahaan industri yang mempengaruhi tingkat produktivitasnya. Pada dasarnya Tujuan K3 adalah melindungi para TK (Tenaga Kerja) akan keselamatannya dalam pekerjaan dan menciptakan TK yang sehat dan produktif.

Karena K3 merupakan instrumen proteksi perusahaan dan masyarakat sekitar, akibat bahaya akan kecelakaan kerja. Dimana perlindungan tersebut merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, K3 juga bertujuan mencegah mengurangi bahkan menihilkan resiko kecelakaan atau zero accident.Penerapan konsep K3 ini merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang terhadap perusahaan. 

“ Dimana pada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan  dan Kesehatan Kerja, Peraturan Pemeritah No.50 Tahun 2012 tentang implenmentasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), harus dilaksanakan dengan baik,” Katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, penerapan SMK3 merupakan sistim manajemen perusahaan untuk mencegah resiko kecelakaan kerja, guna dapat perencanaan K3 itu secara terukur, terintegrasi serta mampu untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit pekerja. SMK3 tersebut diwajibkan bagi perusahaan dan menyusun rencana K3 dan melibatkan ahli K3 serta membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. 

Amanat Undang-Undang N0.17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Otoritas Pelabuhan selain wakil pemerintah di pelabuhan memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok merasa perlu mengambil peran yang maksimal, untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kerja operator pelabuhan, selain bagian dari kawasan terminal operator. 

 “ Dalam hal ini, terbentuk pola pengawasan dan sistem manajemen kerja yang salah satunya adalah koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja RI, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk dapat bekerja sama pengawasn secara maksimal terhadap penerapan SMK3 tersebut di dalam pelabuhan,” Pungkasnya.

Acara Diskusi Forum Kehumasan ke II Pelabuhan Tanjung Priok kali, ini menghadirkan Moderator dari Biro Hukum Kementerian Perhubungan RI cq Direkorat Perhunbungan Laut Hotmarojahan Hutapea. Nara Sumberdari PT Jakarta Internasional Container Terminal mewakili manajemen Lutri, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Tri Yuni Wanto dan dari Safety and Healht Committee of Tanjung Priok Ricco Agusvivan.

Lubri nara sumber dari PT JICT menyampaikan dalam paparanya bahwa manajemen PT JICT berkomitmen melakukan pedoman sistim manajemen keselamatan kerja dan keselamatan kerja. Salah satunya misi kunci perusahaan adalah keselamatan dan keamanan kerja, dimana PT JICT berkomitmen untuk patuh terhadap standar IMO (International Maritim Organization) dan ISPS Code.

Menurut dia, kebijakan dasar K3 adalah berupaya secara terus menerus menciptakan lingkungan kerja yang menjamin keselamatan setiap orang dilingkungan perusahaan. Dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja.

“ Mampu meraih nihil fatalitas dan mengupayakan terjaganya kelestarian fungsi lingkungan melalui perbaikan yang berkelanjutan. Bahkan pencegahan pencemaran dan pengendalian penggunaan sumber daya alam,” Katanya.

Tri Yuni Wanto dari Sudinnakertrans Jakarta Utara, pada kesempatan itu mengatakan berbicara K3 tidak boleh tidur namun jika K3 tidur maka akan terjadi kecelakaan, dikatakannya seperti yang terjadi kecelakaan kerja di PT JICT Sabtu, 21 Oktober 2017.

Maka setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja diatas 100 orang, perusahaan tersebut wajib harus membentuk P2K3 (Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Yang tertuang dalam Peraturan Menteri No.4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam aturan ini, setiap perusahan harus memilki ahli keselamatan kerja minimal pendidikan D3.

“ Keanggoataan P2K3 sesuai Peraturan Menteri tersebut yaitu dari unsur pengsaha dan pekerja. Dengan susunan : Ketua adalah pimpinan Perusahaan, Sekretaris : Ahli K3  sedangkan anggota adalah wakil departemen/ bagian pekerja atau serikat pekerja, “ Jelasnya.

Hadir dalam acara Diskusi Forum Kehumasan Ke II Pelabuhan Tanjung Priok, instansi terkait dalam Pelabuhan  antara lain Suku Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi(Sudinnakertrans) Jakarta Utara diwakili Tri Yuni Wanto,Yon Air TNI AD diwakili Lettu Whe’vi, Kolinlamil TNI AL diwakili Letkol Priyo, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok diwakili Kasubag Humas Iptu Edy Tarmedi, Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Priok Sigit,Bea dan Cukai, Insan IPC Pelabuhan Cabang Tanjung Priok, Dirut PT JICT Gunta Prabawa, Ketua Umum Dewan Pelabuhan Sungkono Ali, PT NPCT1, PT Boga Sari, Ketua Koperasi TKBM Parmin,  para stakeholder  dan asosiasi di Pelabuhan Tanjung Priok.Oddie – Editor.001/WI.

2 komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.